Catatan Kang Adhie

Rabu

Kita dan Kasus Akbar

Kang Adhie 27 September Gus Dur , 0 Comments

Oleh: Abdurrahman Wahid

Mahkamah Agung (MA) yang menurut sistem hukum nasional kita sebagai pengambil keputusan terakhir, dalam kasus korupsi uang Bulog sebesar 40 milyar rupiah telah mengeluarkan keputusan Akbar Tanjung “bebas” dari hukuman, dengan perbandingan suara 4 :1. Walaupun sebelumnya, keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah menyatakan ia bersalah atas tuduhan itu. Keputusan MA itu banyak menimbulkan reaksi di masyarakat.

Pendukung Golkar, dengan sendirinya bergembira atas keputusan yang “berbau politik”, sedangkan mereka yang meminta keadilan, menganggap keputusan itu tidak tepat. Beberapa orang pengamat mengatakan, bahwa reaksi menentang keputusan MA itu hanya akan berusia beberapa minggu saja. Setelah itu keadaan akan menjadi ‘adem-ayem’, dan kasus itu tidak lagi dibicarakan secara meluas.

Keputusan MA yang dikeluarkan itu, tentu akan menjadi isu yang kontroversial, alias penuh pertentangan. Alasan untuk membebaskan Akbar, dengan dalih macam-macam, bagaimanapun juga akan mendorong munculnya tuduhan masyarakat akan keadilan yang tidak diperlihatkan oleh keputusan MA tersebut.

Sekali sistem hukum nasional dinilai demikian oleh kalangan cukup luas, maka tuntutan yang tadinya ditujukan kepada terdakwa Ir. Akbar Tanjung, “akan lari” dan beralih kepada tuntutan agar untuk selanjutnya hukum dapat ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan bersih dari manipulasi.

“Tuntutan susulan” inilah yang sebenarnya harus ditakuti, karena tuntutan yang diajukan bukan lagi tuntutan yang konstruktif, melainkan tuntutan radikal yang dapat membuat macet banyak jalan di negara ini, walaupun jelas pertimbangan-pertimbangan etis di tingkat elit sampai hari ini pun tidak pernah benar-benar tegak di negeri kita.

Kasus Akbar Tanjung ini dapat saja berkembang ke arah yang tidak jelas, bersifat positif atau negatif bagi kehidupan bangsa dalam jangka panjang. Bagi banyak orang, di dalam sidang-sidang Majelis yang terdiri dari 5 orang Hakim Agung itu, benar-benar telah terjadi apa yang dinamakan “akal-akalan” yang bersifat politis dan sama sekali tidak bersifat hukum.

Kondisi itu sama halnya dengan apa yang terjadi pada diri penulis. Kalau rapat di rumah Megawati tanggal 21 Juli 2001 “berhasil” memutuskan untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR RI dengan tujuan melengserkan penulis dari jabatan kepresidenan, maka itu berarti pengalihan dari persoalan (tuduhan) hukum menjadi proses politik.

Apa yang terjadi dalam kasus Akbar Tanjung juga memiliki sifat yang sama. Bedanya jika pada kasus yang dialami penulis MA tidak pernah mau bersikap mengenai telah terjadi tindakan pengalihan itu, yang membuktikan “kecerobohan” pihak MA. Maka pada kasus Akbar Tanjung itu, MA secara jelas dan terbuka telah mengakui “perpindahan masalah” dari sebuah proses hukum menjadi proses politik.

Jadi, dengan demikian MA telah mengakui secara terbuka bahwa dirinya telah impoten dan tidak berdaya “melawan” tekanan-tekanan politik yang ada. Dan dengan demikian, berarti ia tidak lagi memiliki independensi dari pihak legislatif maupun eksekutif. Kenyataan impotensi MA itulah, yang tidak terlihat oleh para “pakar” yang membela keputusan itu, termasuk Ketua MA sendiri.

Tentu, impotensi MA ini jelas melanggar konstitusi, sehingga sebenarnya tak salah jika rakyat “bertindak” terhadap MA di luar jalur hukum. Secara teoritis, baik dilihat dari sudut hukum maupun tata negara, hak hidup MA sekarang telah tiada. Siapapun dapat saja membubarkan MA dengan adanya kasus Akbar Tandjung itu.

Dengan kata lain wujud MA hanya bertumpu pada kekuatan yang dipaksakan pemerintahan atas bangsa ini, dan sewaktu-waktu kalau ada pihak lain yang mampu/mempunyai kekuatan, maka wujud MA yang sekarang dapat saja dihilangkan sewaktu-waktu untuk diganti dengan MA yang lain.

Kenyataan bahwa MA itu sekarang hanya dapat mempertahankan wujudnya melalui kekuasaan fisik. Terlihat nyata sewaktu Majelis Hakim Agung yang dibentuk untuk kasus Akbar Tandjung menunda pembacaan keputusan yang telah diambilnya, hingga tanggal 12 Februari 2004.

Bahwa sebuah Majelis yang dibentuk MA harus menunda pembacaan keputusan, karena takut akan reaksi fisik orang banyak, menunjukan dengan jelas bahwa hukum sudah tidak berdaya lagi melawan tekanan-tekanan dari luar. Bahwa kemudian ia “merasa ditekan” oleh pihak mahasiswa, dan sebagai akibat ia membiarkan “perlawanan tekanan” dari para preman yang didatangkan ke halaman kantornya, menunjukkan bahwa MA sendiri sudah tidak “dilindungi” aparat hukum.

Mengapakah sampai demikian? Karena mereka tidak lagi menganggap keputusan yang diambil atas nama MA memiliki “kebenaran hukum” lagi.

Lagi-lagi sebuah kenyatan yang menunjukkan keputusan yang diambil bukan lagi bagian dari sebuah proses hukum, melainkan proses politik. Inilah yang sebenarnya merupakan “hari hitam” bagi MA.

Sama “hitamnya” dengan sikap MA yang tidak mau merespon pertanyaan tertulis dari penulis, Adakah tindakan Ketua MA yang tanpa bersidang dan hanya memerlukan waktu beberapa jam saja untuk menentukan bahwa tindakan penulis mengeluarkan Maklumat Keadaan Darurat pada tanggal 21 Juni 2001 adalah tindakan melawan konstitusi?

Ketika penulis juga tanyakan, adakah justru rapat yang diadakan di rumah Megawati Soekarnoputri (di Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta) merupakan tindakan melanggar konstitusi? Jelas, sikap MA yang tidak mau membahas surat itu, adalah sebuah proses politik, bukan sikap hukum. Jadi sikap MA tentang Ir. Akbar Tanjung, adalah kali kedua ia tidak melaksanakan proses hukum, melainkan “merubahnya” menjadi sebuah proses politik tanpa alasan yang jelas.

Penilaian ini baru berasal dari sikap MA yang pasif, yaitu menunggu sampai perkara dan pertanyaan diajukan kepadanya secara resmi. Belum lagi kalau dari sisi MA yang harus mengambil sikap aktif dengan “keharusan menjawab” perkembangan masyarakat tanpa ditanya.

Yaitu dalam kasus pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok, Timor-Timor, dan tempat-tempat lain. “kasus” pengumuman hukum Darurat Militer di Aceh. Sikap aktif ini justru tidak dilakukan oleh lembaga yang katanya mulia ini. Kesemuanya itu membawa kepada sebuah kesimpulan, bahwa MA tidak berfungsi dengan baik, sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita. Ini sangatlah menyedihkan, justru karena konstitusi itu sendiri semula menjadi “ajang perrtempuran” antara mereka yang menghendaki berdirinya sebuah negara agama dan pihak yang menentangnya.

Karena itu, jelas bagi kita bahwa perjuangan menegakkan demokrasi di negera ini masih harus berjalan sangat panjang. Badan legislatif kita, saat ini beberntuk DPR-RI dan MPR-RI, jelas melebihi peran konsitusionalnya, yaitu menjaga dan mempertahankan melalui legislasi, terciptanya keseimbangan antara dirinya, esekutif dan yudikatif. Kenyataannya pada saat ini, pihak legislatif banyak mengambil peranan pihak eksekutif, baik secara pasif maupun aktif.

Secara aktif, ia “memaksakan kehendak’ melalui pengusulan nama-nama untuk berbagai jabatan, termasuk jabatan Ketua MA. Jelas ini merupakan pemaksaan kehendak atas pihak eksekutif, yang seharusnya membuat usulan untuk disetujui atau tidak oleh pihak legislatif. Karena nama orang yang diusulkan untuk sesuatu jabatan, seharusnya berwatak eksekusi/pelaksana tugas. Pihak eksekutiflah yang seharusnya memegang inisiatif dalam hal ini, bukannya pihak legislatif.

Kekacauan peran seperti ini berakibat panjang, seperti diperlihatkan oleh MA sendiri dalam kasus Ir. Akbar Tanjung itu. Dari hal ini saja sudah dapat dilihat, perjuangan menegakkan demokrasi masih harus berjalan panjang di negeri ini, tidak semudah tuntutan sementara kalangan untuk menerapkan “reformasi tuntas” sekaligus dalam waktu tidak terlalu lama.

Karenanya, demokratisasi di Indonesia harus dilaksanakan melalui sebuah ‘proses bertahap”. Ada hal-hal lama yang masih harus ditolerir, tetapi ada pula hal-hal baru yang lebih bersifat prinsipil yang harus dilaksanakan sekarang juga. Kesulitanya justru terletak pada penetapan mana yang harus didahulukan, dan mana yang dapat dikemudiankan.

Pekerjaan yang kelihatannya mudah dilakukan, namun sulit dilaksanakan dalam kenyataan, bukan?

Jakarta, 25 Februari 2004

Memorandum

Senin

Cara Transfer Beda Bank Lewat SMS Banking BNI

Kang Adhie 25 September Aneka Cara , 0 Comments

Berikut ini sedikit panduan buat pengguna sms banking BNI jika ingin transfer beda bank. Jadi bisa transfer via sms ke bank lain di ATM Bersama.

Barusan nyoba, daripada kelupaan mending ditulis di blog

Formatnya adalah:

TRF (spasi) ANTARBANK (spasi) KodeBank+Rek.Tujuan (spasi) Nominal yg ditransfer (spasi) #No Referensi#

No Referensi dikosongkan saja jika tidak ada, namun pagarnya tetap ditulis, jadi contohnya jika transfer ke rekening mandiri 12345678 sebagai berikut (mandiri kode banknya 008):

TRF ANTARBANK 00812345678 500000 ##

Kemudian kirim ke 3346, tapi tentu saja nomor yang digunakan harus sudah terdaftar di sms banking.

Kode banknya bisa dicari sendiri ya, kepanjangan kalau ditaruh disini.

Tapi transfer beda bank kena biaya sekitar 5rb. Jadi kalau tidak kepaksa jarang-jarang transfer antar bank

Semoga Bermanfaat

Minggu

Makna Setiap Alinea Dalam Pembukaan UUD 1945

Kang Adhie 24 September NKRI , 0 Comments

Dari pembukaan UUD 1945, yang berbunyi :”Bahwa kemerdekaan itu ialah hal segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan perikeadilan” kalimat tersebut menunjukkan keteguhan dan kuatnya motivasi bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan untuk merdeka, dengan demikian segala bentuk penjajahan haram hukumnya dan segera harus dienyahkan dari muka bumi ini karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusian dan keadilan.

2. Alinea Kedua,

Yang berbunyi :”Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakya Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”.

Kalimat tersebut membuktikan adanya penghargaan atas perjuangnan bangsa Indonesia selama ini dan menimbulkan kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dengan keadaan kemarin dan langkah sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Nilai-nilai yang tercermin dalam kalimat di atas adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur hal ini perlu diwujudkan.

3. Alinea Ketiga,

Yang berbunyi :”atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”.

Pernyataan ini bukan saja menengaskan lagi apa yang menjadi motivasi riil dan materil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan menjadi spritualnya, bahwa maksud dan tujuannya menyatakan kemerdekaannya atas berkah Allah Yang Maha Esa. Dengan demikian bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkesinambungan kehidupan materiil dan spritual, keseimbangan dunia dan akhirat.

4. Alinea Keempat,

Yang berbunyi :’kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada :Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’.

Dengan rumusan yang panjang dan padat ini pada aline keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini punya makna bahwa

Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
Keharusan adanya Undang-Undang Dasar,
Adanya asas politik negara yaitu Republik yang berkedaulan rakyat,
adanya asas kerohanian negara, yaitu rumusan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cara Menjadwalkan Video Tampil di Youtube

Kang Adhie 24 September Aneka Cara , 0 Comments

Selain dapat langsung dipublish, video Youtube dapat pula dijadwalkan untuk tampil pada hari dan jam tertentu. Contohnya ingin upload video pada jam 6 malam, namun biasanya pada jam tersebut internet lambat.

Agar bisa ontime dalam mempublish video maka bisa dengan mengupload video pada malam sebelumnya atau pada waktu subuh. Berikut ini cara menjadwalkan video tampil di Youtube.

Pada halaman upload silakan klik “Publik” ganti dengan “Dijadwalkan”.

Kemudian pilih file untuk diupload.

Di kolom bagian kanan pilih tanggal dan jam dimana video tersebut akan tampil. Isi deskripsi video, setelah selesai klik “Publikasikan … ” di bagian kanan atas.

Setelah selesai diupload maka video tidak akan langsung tampil ke publik, melainkan menjadi video private dan akan tampil ke publik pada waktu yang telah ditentukan.

Sehingga Anda bisa menampilkan video secara ontime pada waktu yang dikehendaki.

Semoga Bermanfaat

Fakta Lain Film G30S/PKI yang Wajib Kamu Tahu!

Kang Adhie 24 September NKRI , 0 Comments

Mendekati tanggal 30 September, masyarakat Indonesia kini tengah dihebohkan dengan wacana pemutaran ulang film G30S/PKI. Nah buat kamu yang belum tahu, yuk intip fakta-fakta unik di balik film ini!

Mendekati akhir bulan September, Film Pengkhianatan G30S/PKI kembali menjadi buah bibir. Film yang pernah menjadi tontonan wajib di era Ora Baru dulu rencananya akan kembali diputar pada 30 September mendatang. Belum juga diputar, wacana tersebut telah memicu berbagai reaksi dari pro hingga kontra.

Mulanya rencana penayangan film G30S/PKI dicetuskan oleh TNI AD dengan menginstruksikan para prajuritnya untuk nobar film tersebut.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Wuryanto mengatakan, “Tanggal 30 September merupakan momen yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Saat ini banyak sekali upaya pemutarbalikan fakta sejarah peristiwa 30 September 1965.”

Wuryanto berharap dengan pemutaran film G30S PKI, generasi muda dapat melihat sejarah di mana sejak era reformasi, pendidikan Pancasila, sejarah dan budi pekerti sangat kurang diajarkan di bangku sekolah.

“Upaya oleh sekelompok orang untuk pencabutan TAP MPRS No XXV/1996, upaya mendorong pemerintah minta maaf kepada PKI dan lainnya,” jelas Wuryanto.

Di balik pro dan kontra yang mewarnai pemutaran kembali film G30S PKI, ada beberapa fakta mengenai film tersebut yang wajib untuk diketahui.

Buatan Pemerintah Soeharto

Film G30S/PKI tayang perdana pada tahun 1984. Sejak saat itu film tersebut menjadi tontonan wajib bagi setiap pelajar, PNS dan perusahaan daerah. Sesuai dengan judulnya, film ini pun tayang di tanggal 30 September. Tak hanya itu saja, film G30S/PKI tercatat pernah mengudara di TVRI setiap tanggal 30 September pukul 10.00 WIB.

Biaya Pembuatan Fantastis

Film ini menelan biaya yang sangat besar di kala itu yakni senilai 800 juta rupiah. Angka tersebut sangat wajar mengingat film ini berdurasi selama 3 jam 37 menit dengan mengerahkan lebih dari 10 ribu pemain.

Poster Film G30S PKI

Diadaptasi dari Buku

Pembuatan film bertemakan sejarah tak bisa main-main karena harus sesuai dengan fakta yang ada. Maka Arifin C. Noer menyadur catatan sejarah dalam buku ‘Percobaan Kudeta Gerakan 30 September di Indonesia’ yang ditulis oleh sejarawan militer Nugroho Notosutanto dan investigator Ismail Saleh.

Pernah Menjadi Box Office

Film G30S/PKI nyatanya pernah meduduki puncak tertinggi sebagai film paling banyak ditonton yakni mencapai hampir 700 ribu penonton. Rekor tersebut belum terpecahkan hingga tahun 1995.

Ganti Judul

Pada mulanya film ini berjudul sejarah Orde Baru. Dengan berbagai pertimbangan judul tersebut kemudian diganti menjadi pengkhianatan G30S/PKI.

Salah Satu Adegan di Film G30S PKI

Raih Penghargaan

Siapa sangka film yang diproduseri oleh Mantan Menteri Pendidikan di era Presiden Soeharto, Nugroho Notosutanto, pernah meraih penghargaan Piala Antemas untuk kategori film unggulan terlaris 1984-1985. Sementara Arifin sendiri berhasil menggondol Piala Citra untuk kategori penulis skenario terbaik.

Harapan Arifin tentang Film G30S PKI

Arifin pernah mengatakan bahwa dirinya menginginkan film G30S PKI sebagai sebuah film yang mendidik dan renungan tanpa pesan kebencian bagi para penontonnya. Namun harapan Arifin tidak sepenuhnya tercapai karena ada pihak yang merasa bahwa film G30S/PKI melenceng dari sejarah dan memojokan pihak-pihak tertentu.

Adanya Larangan Berdiskusi

Konon sebelum film G30S/PKI diputar untuk khalayak umum, Soeharto beserta para pihak yang terlibat dalam operasi penumpasan tersebut telah lebih dulu menonton. Setelah diputar, masyarakat dilarang untuk sekedar mendiskusikan isi film tersebut.

Ilustrasi Adegan di Film G30S PKI

Penuh Adegan Kekerasan

Film berdurasi panjang ini penuh dengan adegan kekerasan, ancaman, jerit, tangis dan darah.

Melenceng dari Sejarah

Banyaknya pihak yang meragukan kebenaran informasi yang disajikan dalam film G30S/PKI termasuk protes keras dari TNI AU yang merasa dipojokkan membuat film ini dihentikan. Bukan tanpa alasan, para sejarawan menyebut bahwa banyak fakta yang melenceng. Contohnya mengenai peta Indonesia yang berada di ruang Kostrad sudah memuat Timor Timur sebagai wilayah Indonesia. Pada faktanya di tahun terjadinya G30S/PKI Timor Timur belum terintegrasi dengan Indonesia.

Berhenti Tayang di tahun 1998

Penghentian film Pengkhianatan G30S/PKI terjadi setelah 4 bulan lengsernya Soeharto sebagai presiden RI. Sejak saat itu film G30S/PKI, Janur Kuning dan Serangan Fajar dilarang tayang oleh Menteri Penerangan kala itu, Yunus Yosfiah. Alasannya karena ketiga film tersebut tidaklah sesuai dengan semangat reformasi. Maka sejak saat itu TVRI dan stasiun TV swasta lainnya tidak pernah memutar film tersebut hingga kini.

6 Fakta Tentang Film G 30 S PKI yang Wajib Diketahui

Kang Adhie 24 September NKRI , 0 Comments

Film Pengkhianatan G 30 S PKI yang di era Orde Baru dulu menjadi langganan wajib untuk ditonton setiap tanggal 30 September, kini akan diputar lagi. TNI Angkatan Darat (TNI AD) menginstruksikan seluruh prajuritnya untuk menggelar nonton bareng film itu. Instruksi yang ditujukan untuk seluruh jajaran TNI AD di daerah ini menyebar lewat pesan singkat.

"Tanggal 30 September merupakan momen yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Saat ini banyak sekali upaya pemutarbalikan fakta sejarah peristiwa 30 September 1965," kata Brigadir Jenderal Wuryanto, Kepala Pusat Penerangan TNI AD melalui pesan singkat, Jumat, 15 September 2017.

Wuryanto berpendapat pemutaran film ini penting untuk mengajak generasi muda membaca sejarah. Ia menilai, sejak era reformasi sejarah, Pancasila, dan budi pekerti kurang diajarkan di bangku sekolah. Dia juga menyebutkan sejumlah alasan lain yang mendasari lembaganya perlu mengajak masyarakat menonton film tersebut.

Ada sejumlah fakta mengenai film G 30 S PKI yang belum diketahui oleh mereka yang belum menonton. Terutama generasi yang kini berusia 20 tahun ke bawah mengingat film ini disetop penanyangannya sejak tahun 2002, usai masa reformasi. Berikut fakta-fakta yang perlu diketahui.

1. Film G30S/PKI Buatan Pemerintah Soeharto dan Jadi Tontonan wajib

Sejak ditayangkan tahun 1984, pemerintah Orde Baru memberlakukan setiap siswa di segala lapisan, pegawai negeri sipil, perusahaan daerah untuk wajib menonton film ini setiap tanggal 30 September. Selain diputar di layar lebar beberapa kali, film itu akhirnya diputar di TVRI setiap tanggal 30 September pukul 10.00 WIB.

Karena wajib tonton, termasuk pengerahan pelajar dan pegawai pemerintah untuk menonton, filmG 30 S PKI ini terpilih menjadi film yang paling banyak diputar dan ditonton. Survei yang dilakukan Majalah TEMPO tahun 2002 menunjukkan, setidaknya 97 persen dari 1.101 siswa yang disurvei telah menyaksikannya dan sekitar 87 persen menontonnya lebih dari satu kali.

Tayangan film terhenti sejak era reformasi, tepatnya tahun 1998, di era Menteri Penerangan Yunus Yosfiah. Banyak pihak meragukan kebenaran sejarah dalam film tersebut, termasuk protes dari TNI AU yang merasa terus dipojokkan dalam peristiwa berdarah itu.

2. Bagian dari Rekayasa dan Selera Orde Baru

Film yang diproduseri Nugroho Notosusanto, dulu Menteri Pendidikan di era Soeharto dibuat dengan anggaran Rp 800 juta. Arifin C Noer, sutradara besar sejak masanya hingga kini, ditunjuk sebagai sutradara. Kepada Tempo yang mewawancarainya pada 1984, Arifin mengaku menyadur menyadur catatan sejarah dalam buku berjudul ‘Percobaan Kudeta Gerakan 30 September di Indonesia’. Kisah-kisah di dalamnya ditulis oleh sejarawan militer Nugroho Notosusanto dan investigator Ismail Saleh.

Sejak diluncurkan ke layar kaca, film ini langsung dinominasikan dalam ajang Festival Film Indonesia pada 1984. Meski akhirnya, hanya Arifin yang berhasil membawa pulang Piala Citra sebagai penulis skenario terbaik. Pada 1985, masih di Festival Film Indonesia, film Pengkhianatan G30S/PKI mendapat penghargaan Piala Antemas untuk kategori film unggulan terlaris 1984-1985 yang mencapai penonton sebanyak 699.282 orang. Rekor ini bertahan sampai tahun 1995.

Arifin, dalam wawancaranya kepada Tempo menyebut, ia sebetulnya memimpikan film Pengkhianatan G 30 S PKI bisa menjadi sebuah film pendidikan dan renungan tanpa pesan kebencian bagi setiap orang yang menontonnya. Arifin C Noer meninggal pada 28 Mei 1995 di usia 54 tahun.

3. Terfokus pada Soeharto dan Propaganda bahaya Komunis

Film G 30 S PKI kian menampilkan sosok Soeharto saat menjadi Pangkopkamtib. Perannya dalam operasi penumpasan PKI di hari-hari kelam setelah 30 September. Film ini, bahkan sebelum ditayangkan secara resmi ternyata ditonton dulu oleh Presiden Soeharto dan mereka yang terlibat dalam operasi penumpasan itu.

Presiden bahwa saat itu mengatakan film itu dapat menggambarkan kekejaman para pendukung komunis terhadap para jenderal dan rakyat Indonesia. Sekaligus menjadi satu-satunya sumber sejarah yang dipergunakan di tanah air. Sejak diputar terus menerus, masyarakat dilarang mendiskusikan isi film itu, bahkan di ruang kelas seklipun. Narasi penulisan sejarah di era itu, menjadikan versi film itu

4. Penuh Kekerasan dan darah

Film G 30 S PKI dengan durasi panjang: 3 jam 37 menit itu dipenuhi dengan kekerasan, ancaman, jeritan, tangis dan darah. Film itu dibuka dengan paparan rencana aksi DN Aidit untuk merebut kekuasaan dari tangan Soekarno. Mulai dari rapat-rapat rahasia, hingga tayangan yang memicu kemarahan umat Islam seperti pembakaran buku-buku agama dan Alquran.

Film ini, kian menunjukkan warna kekejian setelah adegan demi adegan penuh darah dipertontonkan dalam setiap adegan. Mulai ditembaknya Jenderal Ahmad Yani oleh pasukan Tjakrabirawa, hingga darah yang menetes dari tubuh Ade Irma Nasution, juga proses penyiksaan terhadap 4 pahlawan revolusi yang tertangkap hidup-hidup. Salah satu adegannya penyiletan ke wajah salah satu korbannya oleh Gerwani, sebelum dibuang ke sumur tua di Lubang Buaya.

5. Melenceng dari Fakta Sejarah

Film G 30 S PKI itu menuai kritik dari para sejarawan, melenceng dari fakta sejarah. Misalnya Dr Asvi Warman Adam menuliskan adanya kelemahan historis film itu detail. Asvi menunjuk peta Indonesia yang berada di ruang Kostrad sudah memuat Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia. Faktanya, tahun 1965/1966 Timor Timur belum berintegrasi.

Fakta lainnya, protes dari perwira TNI salah satunya Marsekal Udara Saleh Basarah yang mewakili TNI Angkatan Udara. Saleh Basarah dan para perwira TNI AU keberatan karena film itu mengulangulang keterlibatan perwira AURI pada peristiwa 30 September. Basarah adalah Kepala Staf Angkatan Udara pada tahun 1973-1977. Saleh meninggal dunia pada 11 Februari 2010.

6. Tak Sesuai Semangat Reformasi

Penayangan film itu akhirnya dihentikan pada September 1998, empat bulan setelah Soeharto lengser. Yunus Yosfiah, Menteri Penerangan saat itu mengatakan, pemutaran film bernuansa pengkultusan tokoh, seperti film Pengkhianatan G 30 S PKI, Janur Kuning, dan Serangan Fajar tidak sesuai lagi dengan dinamika Reformasi. "Karena itu, tanggal 30 September mendatang, TVRI dan TV swasta tidak akan menayangkan lagi film Pengkhianatan G30S/PKI," ujar Yunus.

Sebagai gantinya, Departemen Penerangan bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mempersiapkan sebuah film yang terdiri dari tiga episode. Film berjudul Bukan Sekadar Kenangan itu disutradarai Tatiek Mulyati Sihombing.

WDA | PUSAT DATA ANALISA TEMPO

Sabtu

Panglima TNI Nilai Pemutaran Film G30S/PKI Penting untuk Generasi Muda

Kang Adhie 23 September Sekilas Info , 0 Comments

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menganggap pentingnya generasi muda sekarang untuk mengetahui sejarah Indonesia di masa lalu. Salah satunya soal sejarah Partai Komunis Indonesia yang dikemas dalam film Pengkhianatan G30S/PKI.

Ia menganggap, pemutaran film tersebut akan bermanfaat bagi generasi muda untuk mengenal sejarah.

"Tujuannya bukan untuk mendiskreditkan siapa yang salah, tapi memberi gambaran jangan sampai peristiwa yang pahit dan hitam itu terjadi lagi," ujar Gatot usai melakukan ziarah di makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, sebagaimana dikutip dalam siaran pers, Senin (18/9/2017).

Gatot menyoroti di era sekarang berita-berita bohong atau hoaks berkembang liar. Dikhawatirkan isu-isu yang melenceng tersebut diyakini sebagai sesuatu hal yang benar-benar terjadi.

Dengan adanya pemutaran film tersebut, maka masyarakat diingatkan jangan sampai peristiwa yang sama terulang lagi.

"Jangan sampai generasi muda kita terpengaruh lagi terkotak-kotak lagi, akhirnya terjadi peristiwa kelam," kata Gatot.

Gatot mengutip pesan Presiden pertama RI Soekarno tentang Jas Merah, yamg merupakan singkatan dari "jangan sekali-sekali melupakan sejarah". Bahkan, Gatot juga memerintahkan jajarannya untuk memutar film tersebut di satuan masing-masing.

“Saya tidak berpolemik dan hanya meneruskan sejarah yang terjadi saat itu kepada generasi muda, kalau menurut sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini,” kata Gatot.

“Dengan menyaksikan Film G 30 S/PKI, hendaknya jangan sampai terprovokasi dan terpengaruh," lanjut dia.

Cara Irit Kuota dengan Youtube Go

Kang Adhie 23 September Aneka Cara , 0 Comments

Youtube Go adalah versi ringan dari aplikasi Youtube. Pada saat postingan ini dibuat, Youtube Go masih dalam tahap uji coba. Meski demikian dapat didownload lewat Play Store dan dapat dipergunakan dengan lancar. Bagaimanakah cara irit kuota dengan Youtube Go?

Tampilan aplikasi Youtube Go sangat minimalis, hanya ada dua tab yaitu Beranda dan Download. Dibagian atas terdapat menu untuk pencarian video.

Saat diklik, video tidak langsung dimainkan melainkan akan muncul sebuah jendela informasi berisi pilihan untuk memainkan video atau mendownloadnya. Agar irit kuota data maka pengguna dapat memilih kualitas dasar daripada standar.

Misalkan kualitas standar berukuran 11,6MB maka kualitas dasar hanya 2,5MB. Namun tentu saja kualitas video tidak begitu kinclong dibanding yang standar.

Selain itu video dapat pula didownload sehingga bisa diputar berulang kali tanpa perlu kuota. Sayangnya tidak semua video bisa didownload, misalnya saja musik video.

Video yang sudah didownload dapat pula dibagikan dengan pengguna lain yang juga memakai Youtube Go. Sarana yang digunakan untuk berbagi adalah melalui bluetooth. Namun tidak semua video yang didownload bisa dibagikan.

Aplikasi Youtube Go lumayan menarik dipergunakan terutama bagi yang kuotanya terbatas. Namun tentu saja kualitasnya tidak bisa sebening HD karena ukuran video yang kecil.

Kelemahan lain adalah tidak semua video bisa didownload dan dibagikan.

Semoga Bermanfaat

Jumat

Hikmah, Makna Dan Keutamaan Tahun Baru Islam Hijriyah 1 Muharram

Kang Adhie 22 September Hikmah , 0 Comments

Tahun Baru Islam 1 Muharram mempunyai arti bulan haram ataupun bulan suci.. Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal ST, MSc, Ustadz Pesantren Darush Shalihin di Dusun Warak, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta jua menyatakan sedikitnya ada dua arti mengapa 4 bulan suci Dzulqa’idah, Dzulhijjah, dan juga Rajab selain Muharram disebut bulan haram.

“Al Qodhi Abu Ya’la rahimahullah menyatakan, ”Dikatakan bulan haram sebab ada dua arit, yaitu:

Pada Bulan tersebut diharamkan beragam pembunuhan. Orang-orang Jahiliyyah dimasa Rasulullah SAW pun meyakini demikian.
Pada bulan tersebut larangan untuk melaksanakan perbuatan yang haram lebih ditekankan ketimbang bulan yang lainnya sebab bulan tersebut sangat mulia. Demikian pula ketika itu amatlah baik untuk melaksanakan amalan ketaatan. ”Dikarenakan ketika itu ialah waktu amat baik untuk melaksanakan amalan ketaatan, sampai-sampai para salaf amat suka untuk melaksanakan puasa pada bulan haram tersebut.

Sufyan Ats Tsauri menyatakan, ”Pada bulan-bulan haram, saya amat senang berpuasa di dalamnya.”

Ibnu ’Abbas RA menyatakan, ”Allah SWT mengkhususkan 4 bulan tersebut bulan haram, dianggap selaku bulan suci, melaksanakan maksiat pada bulan tersebut dosanya lebih besar, dan juga amalan sholeh yang dilakukan akan mendapatkan pahala yang amat sangat banyak.

Rasulullah SAW bersabda, ”Puasa yang paling utama setelah (puasa) Ramadhan adalah puasa pada syahrullah (bulan Allah) yaitu Muharram. Sementara shalat yang paling utama setelah shalat wajib adalah shalat malam.”

Bulan Muharram benar-benar sangat istimewa sebab disebut syahrullah yaitu bulan Allah, dengan disandarkan kepada lafazh jalalah Allah. Sebab disandarkannya bulan ini kepada lafazh jalalah Allah, ini-lah yang memperlihatkan keagungan dan juga keistimewaannya.

Perkataan yang amat bagus dari Ustadz As Zamakhsyari, kita nukilkan dari Faidhul Qodir, Rahimahullah menyatakan, ”Bulan Muharram ini disebut sebagai bulan syahrullah (bulan Allah), disandarkan kepada lafazh jalalah ’Allah’ untuk memperlihatkan mulia dan juga agungnya bulan tersebut, seperti mana pula kita menyebut ’Baitullah’ (rumah Allah) ataupun ’Alullah’ (keluarga Allah) ketika menyebut Quraisy.

Sumber: idjoel.com

Rabu

Kita dan Kasus Akbar

Senin

Cara Transfer Beda Bank Lewat SMS Banking BNI

Minggu

Makna Setiap Alinea Dalam Pembukaan UUD 1945

Cara Menjadwalkan Video Tampil di Youtube

Fakta Lain Film G30S/PKI yang Wajib Kamu Tahu!

Mendekati tanggal 30 September, masyarakat Indonesia kini tengah dihebohkan dengan wacana pemutaran ulang film G30S/PKI. Nah buat kamu yang belum tahu, yuk intip fakta-fakta unik di balik film ini!

6 Fakta Tentang Film G 30 S PKI yang Wajib Diketahui

Sabtu

Panglima TNI Nilai Pemutaran Film G30S/PKI Penting untuk Generasi Muda

Cara Irit Kuota dengan Youtube Go

Jumat

Hikmah, Makna Dan Keutamaan Tahun Baru Islam Hijriyah 1 Muharram

Cari Blog Ini

Follow Us

Popular

Blog Archive