Oleh: Abdurrahman Wahid

Dalam ICIS (International Conference of Islamic Scholars) baru-baru ini, para peserta berbeda sengit tentang sebuah isu: perlukah adanya sebuah negara Islam atau tidak. Dalam konferensi yang dihadiri para peserta dari 46 negara itu, penulis menunjuk kepada sebuah kenyataan, bahwa Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Ia adalah negara tidak berdasarkan agama. 

Dan semua warga negaranya memiliki hak yang sama. Memang ada 5 buah agama yang “diakui” pemerintah, tapi pengakuannya itu hanya untuk mempermudah pemberian bantuan kepada mereka oleh negara. Inipun sekarang mulai ditentang orang, karena dalam kenyataan agama Konghucu juga memiliki pengikut dalam jumlah besar yaitu sekitar 5 juta orang. 

Dengan berjalannya waktu, dapat diperkirakan bahwa nantinya, entah berapa tahun lagi, negara akan mengakui Konghucu sebagai agama yang perlu di dukung pemerintah, seperti 5 agama lain itu.

Karuan saja informasi penulis itu disanggah oleh sejumlah utusan/peserta seperti Ayatulloh Taskhiri dari Universitas Teheran di Iran. Ia dan DR. Wahbah Zuhaili dari Syiria, berkeras dengan pernyataan Islam harus membentuk sebuah negara guna memungkinkan pemberlakuan Syari’ah (hukum Islam) secara kongkret untuk berperan dalam kehidupan bernegara. 

Penulis menjawab, bahwa pemikiran negara agama tadinya memang ada dalam pembentukan negara , dalam kedudukan selaku Piagam Jakarta yang terletak dalam UUD 45. Tapi kemudian para wakil dari seluruh gerakan Islam di Indonesia, ketika pihak gerakan non muslim mengajukan keberatan, maka rumusan itu kemudian dikeluarkan dari UUD 45. 

Bahwa masih ada partai-partai Islam, yang berusaha tidak henti-hentinya untuk menegakkan sebuah negara Islam, menunjukkan bahwa pikiran tersebut belum sama sekali hilang dalam kehidupan beragama kaum muslimin di negeri kita. Ini adalah sesuatu yang harus diterima sebagai kenyataan.

Memang gerakan-gerakan Islam dimanapun juga, selalu “dihantui” oleh masalah ini, sehingga tidak heran jika persolannya tidak pernah kunjung selesai. Di sinilah terletak perbedaan prinsipil antara Islam dan lain-lain. 

Sebagian kaum muslimin, jika benar-benar ia ingin dinilai sebagai muslim sejati,.menganggap bahwa syari’ah “hukum Islam” adalah kalam Illahi yang tidak dapat diubah-ubah oleh siapapun. Sementara itu, pihak lain selalu menganggap bahwa syari’ah adalah gagasan “keputusan-keputusan agama” yang harus disesuaikan kepada kebutuhan hidup kaum muslimin, kecuali beberapa hal prinsip saja. 

Dengan kata lain, negara juga harus mampu mengikuti perubahan-perubahan hukum yang diingini, karena itu negara harus fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang dibutuhkan.

Contohnya, yaitu Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang disahkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Dalam deklarasi tersebut, berpindah agama adalah hak asasi yang dimiliki siapapun dan dapat digunakan sewaktu-waktu, sedangkan fiqh/Syari’ah (hukum Islam), menentukan bahwa orang berpindah agama dari agama Islam ke agama lain, dapat dijatuhi hukuman mati. 

Sebab perpindahan dari agama Islam ke agama lain, merupakan tindak kemurtadan (apostasy), yang dapat dihukum mati. Karenanya, berkesesuaian dengan Deklarasi PBB itu, maka literatur hukum agama tentang hal ini pun harus diubah. Untuk itu, negara yang ada “haruslah netral”, berarti bukan negara agama. Kaitannya walaupun masing-masing pihak dalam negara itu “berkeras” dengan pendiriannya, namun pada akhirnya berujung pada sebuah “kompromi”. 

Dalam keadaan demikian masing-masing pihak saling menghormati pendirian pihak lain, sambil bersiteguh pada “ kebenaran” yang dimilikinya.

Pihak yang mewajibkan adanya negara Islam, secara sungguh-sungguh telah berusaha mencapai tujuan itu dengan berbagai cara. Konsep demi konsep telah dipaparkan yang terakhir adalah konsep “wilayat-i faqih” (pemerintahan para ahli fiqh) yang dikemukakan oleh Alm. Imam Ayatulloh Ruhollah Khomeini dari Iran dalam paruh kedua abad ke-20 Masedi. 

 Pandangan beliau itu, pada akhirnya tertuang dalam konstitusi Republik Islam Iran yang dipakai kini di negeri tersebut. Kekuasaan pemerintahan pada dasarnya tertuang dalam 4 bagian. Bagian petama adalah kekuasaan eksekutif, yang dipegang oleh Presiden, yang dipilih langsung oleh rakyat. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Parlemen (Majelis), juga dipilih langsung oleh rakyat. 

Kekuasaan Yudikatif terletak ditangan Mahkamah Agung yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Majelis.

Di luar itu, ada kekuasaan tertinggi yang dapat membatalkan/menganulir keputusan dari kekuasaan eksekutif dan legislative. Badan yang diserahi tugas ini adalah Dewan Para Ahli Agama (Khubrigan) yang beranggotakan 80 orang yang komposisinya dari para anggota yang telah ada (sleeve perpetuating), sehingga dengan demikian tidak tunduk kepada “ pilihan awam.

” Inilah yang membuat mengapa sistem pemerintahan di Iran itu tidak dapat diterima oleh “pihak barat’ sebagai sistem yang demokratis. Dalam pandangan mereka, demokrasi senantiasa terkait dengan liberalisme atau menjadi demokrasi liberal. 

Dalam sistem yang demikian, kekuasaan rakyatlah yang menentukan segala-galanya, sehingga di luar itu tidak ada yang dianggap demokratis. Karena itulah, semboyan mereka adalah vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan).

******

Sebagai isu politik, soal ada tidaknya negara Islam adalah sesuatu yang tidak akan pernah dipecahkan secara konsepsional. Soalnya menjadi terpulang kepada keyakinan kaum muslimin sendiri. Pertama, kalau ia berpikir, bahwa hukum agama adalah sesuatu yang permanen datang dari Allah dan manusia tidak boleh merubahnya, maka dengan sedirinya ia akan sampai kepada pandangan bahwa hukum tersebut adalah dalam bentuk syari’ah yang harus diterapkan oleh negara, dan itu berarti perlunya konsep negara Islam. 

Sebaliknya dengan pendirian kedua, mereka yang beranggapan bahwa syari’ah adalah tugas masyarakat untuk merumuskan dan melaksanakan, dan bukanya negara, tidak merasa perlu akan adanya sebuah negara agama. 

Kaum muslimin yang berpikiran seperti ini sekarang merupakan mayoritas gerakan-gerakan Islam di negeri ini, sedangkan mereka yang berpegang pada pendirian pertama tadi, tetap menganggap perlu adanya sebuah negara Islam hanyalah minoritas. Pihak itu pada saat ini diwakili oleh beberpa “Partai Islam” yang berdiri di tanah air kita, lengkap dengan perbedaan-perbedaan teologis di antara mereka sendiri.

Karena kita adalah negara demokratis, dengan sendirinya haruslah dibiarkan mereka hidup di negeri ini, dan tergantung kepada rakyat sendiri untuk memilih parlemen yang memiliki pandangan pertama ataupun kedua.

Dalam pandangan penulis, garis perjuangan yang ditetapkan oleh kehidupan politik kita mengacu kepada pendirian kedua. Kekuatannya berasal dari kalangan gerakan Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dengan “dukungan” dari non gerakan Islam, gerakan nasionalis, golongan etnis dan beberapa golongan non-muslim, sehingga terbentuk sebuah koalisi politik yang tidak tampak dan tidak diproyeksikan oleh siapapun. “Islamisasi” terjadi tidak pada sistem kenegaraan, melainkan “kesadaran bermasyarakat”.

Karena itulah di berbagai kalangan “gerakan nasionalis” selalu didengungkan istilah ‘kaum nasionalis beragama” atau  “kaum beragama yang nasionalistik”. Sebenarnya pengunaan kedua istilah tersebut sangat riskan, dan terkesan menyederhanakan bentuk-bentuk perjuangan kenegaraan yang sangat kompleks. 

Namun keduanya terpaksa digunakan saat ini (Karena belum dijumpai istilah-istilah yang sesuai dengan kenyataan yang ada). 

Ternyata, pencarian kedua istilah itu mudah dikatakan, namun sulit dilakukan, bukan?

Jakarta, 11 April 2004

Surabaya News

 

Oleh: Abdurrahman Wahid

Beberapa waktu yang lalu, Parlemen Perancis mengesahkan sebuah undang-undang yang melarang pemakaian Jilbab (Hijab) di lembaga pendidikan dan lembaga milik pemerintah negara anggur itu. Dengan suara mendukung  494 melawan 36, parlemen menerima rancangan undang-undang tersebut, yang lebih dulu disetujui oleh pemerintahan Perancis. Karuan saja hal itu menimbulkan reaksi cukup hebat di kalangan kaum muslimin seluruh dunia. 

Padahal, undang-undang yang disahkan parlemen itu tidak dikhususkan bagi orang-orang Islam saja, yang sekarang merupakan kelompok kedua terbesar di negeri tersebut. Undang-undang yang ditujukan kepada semua pihak, menyatakan bahwa sekolah-sekolah negeri dan semua lembaga milik negara tidak memperkenankan penggunaan “simbol” yang berhubungan dengan agama tertentu. 

Berarti ia juga berlaku bagi penganut Katolik dan Yahudi Orthodok  yang menggunakan tutup kepala kecil (kippa) untuk menyatakan keyakinan mereka. Lain halnya, jika pemakaian jilbab/hijab itu dilakukan oleh sekolah-sekolah dan lembaga swasta itu.

Besarnya reaksi kaum muslimin atas undang-undang tersebut, karena ada salah informasi yang mereka terima. Seolah-olah peraturan tersebut ditujukan hanya terhadap kaum muslimin saja. Distorsi itu berakibat cukup fatal karena dihembus-hembuskan oleh media internasional yang tidak menggunakan informasi yang benar tentang hakekat undang-undang  itu sendiri. 

Padahal untuk memahami adanya peraturan tersebut, diperlukan pengetahuan cukup tentang latar belakang permasalahannya. Informasi keliru ditambah langkanya pengetahuan akan latar belakang diberlakukannya peraturan tersebut, mengakibatkan reaksi yang sangat besar di dunia Islam. 

Di samping sikap acuh tidak acuh yang diperlihatkan dunia politik Perancis termasuk birokrasinya, mengakibatkan sangat sedikitnya informasi yang tersebar di kalangan kaum muslimin sedunia. Ini berbeda dengan kalangan Yahudi, yang cukup dewasa menangapinya, sehingga tidak terdengar hingar-bingar reaksi dikalangan mereka. 

Reaksi kaum muslimin tersebut juga diperparah oleh kenyataan bahwa ada “pertentangan sengit” antara mereka yang menghendaki dan mereka yang menolak gagasan “negara Islam”. Hal itu terjadi juga, ketika Nahdlatul Ulama (NU) bekerjasama dengan pihak Departemen Luar Negeri menyelenggarakan Konferensi Cendikiawan Islam International di Jakarta baru-baru ini. 

Dalam kesempatan itu, minimal di luar sidang-sidang konferensi itu, terdapat reaksi cukup besar yang menggambarkan ketidakmengertian sangat luas atas undang-undang tersebut. Reaksi itu antara lain diperlihatkan oleh sementara peserta yang tidak memperoleh pengetahuan yang cukup akan hal itu. 

Sementara pihak kaum muslimin “garis keras” di Perancis sendiri, yang demi kepentingan tertentu, rela menggalang reaksi atau mendorong reaksi keras tersebut.

Padahal, penulis tahu persis, bahwa terdapat peluang sangat besar melalui “diskusi-diskusi bertanggung jawab” antara pihak kaum muslim dengan pemerintah Perancis untuk merubah undang-undang tersebut. Persolannya terletak pada cukup besarkah pengaruh undang-undang itu menutup kebebasan” bagi pemakai Jilbab/Hijab di negeri itu. Kalau cukup besar, dengan sendirinya akan diamandemen oleh Parlemen di Perancis, kalau tidak , maka undang-undang itu akan terus berlaku sebagai “aturan permainan” bagi semua pihak. Ini tentu saja tidak hanya bagi kaum muslim belaka melainkan juga bagi orang-orang Yahudi di negeri tersebut.

*****

Tentu saja, undang-undang itu ada latar belakang historisnya, sehingga tidak adil kalau kita mengemukakan penilaian atasnya tanpa mengetahui sejarahnya. Latar belakang itu dimulai 4 abad yang lalu, ketika bangsa Perancis harus mengambil keputusan atas pertentangan tajam antara berbagai kalangan agama, sehingga dibutuhkan “netralitas” negara untuk mengatasi pertentangan yang sudah cenderung menjadi sesuatu yang bersifat fisik itu.

Netralitas itu disepakati haruslah berupa kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang tidak membela agama manapun dan negara harus mengupayakan agar peraturan-peraturan yang ada tidak “berbau” agama. Ini adalah jenis “sekularisasi aktif” yang mencerminkan sikap pemerintahan untuk menolak pemberian dukungan dalam bentuk apapun kepada agama manapun. 

Sikap ini dalam bahasa Perancis disebut sebagai “Laicite” (sikap membela orang awam secara umum bukanya kelompok keyakinan tertentu). Nah, pandangan bangsa Perancis yang tidak menganggap penting kelompok tertentu ini, sering kali dipahami orang sebagai pandangan “menentang agama”. Ini merupakan sebuah “keadaan khusus” yang berbeda dari pandangan yang umum berlaku di negeri-negeri lain. 

Ditambah pula oleh begitu banyak karya-karya para penulis dan para sineas/pembuat film Perancis, yang seperti dibiasakan mengkritik dan mengejek agama, ditambah pula, sikap orang awam di negeri itu yang “menjauhi” agama.

Dengan mengetahui latar belakang historis dari pembuatan undang-undang yang melarang jilbab/Hijab itu, dengan sendirinya kita lalu tahu, bahwa “perasaan” keagamaan orang Perancis, sebenarnya tidak terlalu jauh, atau bahkan sama dengan pandangan banyak bangsa-bangsa lain. Sikap untuk secara aktif menjaga pemisahan agama dari  negara, sebenarnya bukanlah sikap yang harus ditentang atau minimal diragukan komitmennya kepada agama. 

Karena itulah, tidak mengherankan jika justru di Perancis ada pusat kegiatan yang dinamai “Dunia Islam” (Le Monde Musulman), yang memiliki kegiatan bermacam-macam untuk mempromosikan agama Islam. Namun, pemerintah Perancis tidak memiliki sangkut paut dengan pusat tersebut. 

 Di beberapa Universitas di negeri itu didirikan pusat-pusat kajian tentang Islam dan kaum muslimin. Bahkan negara sangat menghargai langkah-langkah untuk mengembangkan agama di negeri itu, seperti dikatakan Presiden Jacques Chirac ketika ditemui penulis dan Imam Besar Masjid Paris di Istana Elysee beberapa bulan yang lalu.

Karena beberapa hal yang diuraikan di atas, penulis beranggapan tidak ada yang aneh dengan undang-undang yang melarang pemakaian Jilbab/Hijab serta topi Yahudi atau simbol agama lainnya di lembaga-lembaga yang dinaungi oleh pemerintah Perancis. 

Adalah sesuatu yang janggal kalau kita lalu marah dan menganggap bangsa Perancis “membenci” Islam karena undang-undang tersebut. Banyak yang tidak dilihat orang, adalah peluang cukup besar dalam konstitusi Perancis saat ini, untuk upaya melalui pengadilan guna menghapuskan larangan berdasarkan undang-undang itu. 

Dengan kata lain secara dewasa kita harus memahaminya sebagai sebuah proses berjangka panjang. Ini adalah sesuatu yang biasa dan normal-normal saja dalam perjalanan hidup sebuah bangsa.

Di sinilah kita melihat arti demokratisasi yang sesungguhnya, yaitu segala sesuatu harus diputuskan melalui pemungutan suara, jika terdapat perbedaan faham mengenai soal yang diperdebatkan, tanpa harus emosi dan berfikir untuk memecahkan masalah di luar undang-undang.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan, bahwa menilai sebuah perkembangan suatu negeri, bukanlah hal yang mudah dilakukan. Kalau kita ceroboh kita justru dapat berbuat sebaliknya dari yang kita ingini: kita lalu menghentikan sebuah proses yang secara histories dapat membawa kepada apa yang tidak kita ingini. 

Ketika konstitusi kelima (cinquieme constitution)  lahir puluhan tahun yang lalu, ketika itu para migran muslim dari luar belum banyak yang datang ke Perancis. Kini kaum migran dari Maroko, Aljazair dan negeri-negeri Afrika yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah banyak yang menjadi warga negara Perancis dan menjadikan pemeluk agama tersebut kelompok terbesar kedua di Perancis. 

Sudah tentu ini membawakan akibat-akibatnya sendiri dalam tata hubungan sosial Perancis, sehingga logis saja kalau lalu lahir tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan di dalamnya .

Dalam menghadapi tuntutan demi tuntutan yang saling bertentangan itu, mereka menggunakan kebijakan yang luwes tentang persolan yang harus dihadapi. Fasilitas umum kini juga merupakan hal-hal yang harus diselenggarakan pemerintah untuk kelompok-kelompok khusus, seperti kaum muslimin itu, menjadi kebutuhan sehari-hari yang dianggap “biasa “ di negeri itu, termasuk fasilitas olahraga yang khusus dirancang untuk mereka. 

Ini tentu akan membawakan tuntutan-tuntutannya sendiri, dan dengan demikian menyembulkan “wajah baru” di negeri itu. Para politisi tentu tidak akan mudah begitu saja memutuskan pemberlakuan hal-hal yang dianggap merugikan Islam. 

Dengan demikian, sikap yang arif adalah membiarkan semua proses itu berjalan secara alami dan “wajar”. 

Karenanya kita memang harus banyak bersabar. Hal ini mudah dikatakan, namun sulit dilakukan, bukan?

Jakarta,  1 Maret 2004

Sinar Harapan

Oleh: Abdurrahman Wahid

Minggu lalu, di bilangan Kramat V, Jakarta penulis meresmikan sebuah panti jompo milik sebuah yayasan yang dipimpin orang-orang eks tapol dan napol, kasarnya orang-orang PKI (Partai Komunis Indonesia) yang sudah dibubarkan. Mereka mendirikan sebuah panti jompo di gedung bekas kantor Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), yang dianggap sebagai perempuan PKI. 

Peresmian yang diminta mereka secara apa adanya pada pagi yang cerah itu, disaksikan antara lain oleh SK Trimurti, salah seorang pejuang kemerdekaan kita. Ini penulis lakukan karena solidaritas terhadap nasib mereka, yang sampai sekarangpun masih mengalami tekanan-tekanan dan kehilangan segala-galanya. 

Puluhan ribu, mungkin ratusan ribu orang dipenjarakan karena mereka dituduh “terlibat” dan bahkan memimpin PKI. Banyak yang meninggal dunia dalam keadaan sangat menyedihkan, sedangkan yang masih hidup banyak yang tidak memiliki hak-hak politik sama sekali, termasuk hak memilih dalam pemilu. Rumah-rumah dan harta benda mereka yang dirampas. 

Dan stigma (cap) mereka adalah pengkhianat bangsa, tetap melekat pada diri mereka hingga saat ini. Dengan dipimpin oleh dr. Tjiptaning Proletariati, mereka membentuk PAKORBA (Paguyuban Korban Orde Baru) yang memiliki cabang di mana-mana, walhasil gerakan mereka berskala nasional. 

Namun karena prikemanusiaan juga lah penulis mempunyai solidaritas yang kuat dengan mereka, seperti halnya solidaritas penulis kepada mantan anak buah Kartosuwiryo, yang disebut DI/TII (Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia).

Bahkan waktu turut “berkuasa”, PKI pernah turut-turut memberikan cap pemberontak secara keseluruhan kepada (mantan) orang-orang DI/TII itu. Penulis pernah menyebutkan dalam sebuah tulisan, orang-orang itu tadinya direkut oleh Kartosuwiryo dengan menggunakan nama DI/TII tersebut, karena ia diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman, guna menghindarkan kekosongan daerah Jawa Barat, yang ditinggalkan TNI untuk kembali ke Jawa Tengah (kawasan RI) , akibat perjanjian Renville yang mengharuskan terjadinya hal itu. Seorang pembaca menyanggah “catatan” penulis itu karena di matanya tidak mungkin Kartosuwiryo menjadi “penasehat militer” Jenderal Soedirman karena lebih pantas kalau ia adalah penasehat politik. 

Pembaca itu tidak tahu, bahwa penasehat politik Jenderal Sudirman adalah ayah penulis sendiri KH. A. Wahid Hasyim. Karena itu simpati penulis kepada mereka juga tidak kalah besarnya dari simpati kepada mantan orang-orang PKI.

*****

Di sini penulis ingin menekankan, bahwa konflik-konflik bersenjata di masa lampau dapat dianggap selesai, apapun alasannya, karena kita sekarang sudah kuat sebagai bangsa dan tidak usah menakuti kelompok manapun. Justru keadilan yang harus kita tegakkan, sebagai persyaratan utama bagi sebuah proses demokratisasi. 

Kita adalah bangsa yang besar dengan penduduk saat ini 205 juta lebih saat ini. Kita harus mampu menegakkan keadilan, dan tidak “menghukum” mereka yang tidak bersalah. Sepeti pembelaan (pledoi) Amrozi di muka Pengadilan Negeri Denpasar, bahwa ia merakit bom kecil saja, sedangkan ada orang yang dibalik pemboman Bali itu dengan bom besar yang membunuh lebih dari 200. 

Pernyataan Amrozi ini seharusnya mendorong kita memeriksa “pengakuan” tersebut. Namun hal ini tidak dilakukan, karena itu hingga saat ini  kita tetap tidak tahu, adakah pendapat Amrozi itu sendiri dengan fakta atau tidak. 

Demikian juga, kita tetap tidak tahu siapa yang meledakan bom di Hotel Marriott Jakarta beberapa waktu kemudian.

Begitu banyak rahasia menyelimuti masa lampau kita, sehingga tidak layak jika kita bersikap congkak dengan tetap menganggap diri kita benar dan orang lain salah. Diperlukan kerendahan hati untuk melihat semua yang terjadi itu dalam perspektif prikemanusiaan, bukannya secara ideologis. Kalau kita menggunakan kacamata ideologis saja, maka sudah tentu akan sangat mudah bagi kita untuk menganggap diri sendiri benar dan orang lain bersalah. 

Ini bertentangan dengan hakekat kehidupan bangsa kita yang demikian beragam. Kebhinekaan/ keragaman justru menunjukkan kekayaan kita yang sangat besar. Karenanya kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa atas kemelut yang masih menghinggapi kehidupan bangsa kita saat ini.

Sebagai contoh dapat dikemukakan Abu Bakar Ba’asyir yang dianggap sebagai “biang kerok” terorisme di negeri kita saat ini. Pengadilan pun lalu menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara, yang sekarang sedang dijalaninya di LP (Lembaga Permasyarakatan) Cipinang di Jakarta Timur. 

 Memang pengadilan menetapkan ia bersalah namun kepastian sejarah belum kita ketahui, mengingat data-data yang “tidak pasti” (unreliable) digunakan dalam mengambil keputusan. Ini juga terjadi karena memang pengadilan-pengadilan kita memang penuh dengan “mafia peradilan’, maka kita tidak dapat diyakinkan oleh “kepastian hukum” yang dihasilkannya. 

Seperti halnya kasus  Akbar Tanjung, jelas keputusan Mahkamah Agung terus “diragukan” apapun bunyi keputusan itu sendiri. Tidak heranlah sekarang kita mengalami “kelesuan” dalam menengakkan kedaulatan hukum. Inilah rahasia mengapa tidak ada investasi dari luar negeri, karena langkanya kepastian hukum tadi.

*****

Sebuah kasus lain cukup menarik untuk dikemukakan di sini. Kyai Mahfud Sumalangu (Kebumen), adalah pahlawan yang memerangi balatentara pendudukan Belanda di Banyumas Selatan. Ketika kabinet Hatta memutuskan “rasionalisasi” TNI atas usul Jenderal Besar AH. Nasution, antara lain berupa ketentuan banhwa Komandan Batalyon TNI haruslah berijazah dan ijazah hanya dibatasi pada keluaran beberapa lembaga pendidikan saja (tidak termasuk Pesantren), maka Kyai kita itu tidak diperkenankan menjadi Komandan Batalyon di Purworejo dan sebagai gantinya diangkat seorang perwira muda bernama A. Yani. 

Akibatnya Kyai kita itu mendirikan Angkatan Umat Islam (AUI) yang kemudian dinyatakan oleh A. Yani sebagai pemberontak. Peristiwa tragis ini terjadi pada awal tahun-tahun 50-an, namun bekasnya yang pahit masih saja tersisa sampai sampai hari ini.

Hal-hal seperti ini masih banyak terjadi/terdapat di negeri kita dewasa ini. Karenanya, kita masih harus memiliki kelapangan dada untuk dapat menerima kehadiran pihak-pihak lain yang tidak sepaham dengan kita. Termasuk di dalamnya orang-orang mantan Napol dan Tapol PKI, yang kebanyakan bukan orang yang benar-benar memahami betul ideologi mereka itu. 

Karena itulah, penulis tidak pernah menganggap baik orang-orang PKI maupun orang-orang DI/TII sebagai “lawan yang harus diwaspadai”. Penulis justru beranggapan bahwa orang-orang mantan PKI itu, sekarang sedang mencari Tuhan dalam kehidupan mereka, karena apa yang saat ini mereka anggap sebagai “kezaliman-kezaliman”, justru pernah mereka jalani saat ‘berkuasa’. 

Sekarang mereka berpegang pada keyakinan yang mereka miliki yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Kalau kita juga menggunakan cara itu, berarti kita sudah turut menegakkan keadilan.

Jelaslah dari uraian di atas, bahwa yang kita perlukan adalah sebuah rekonsiliasi nasional, setelah pengadilan memberikan keputusan “yang adil” bagi semua pihak. Kalau “konglomerat hitam” dapat diberi status Release and Discharge (bebas dari segala tuntutan), mengapakah kita tidak dapat melakukan hal seperti itu pada orang-orang mantan PKI dan DI/TII? 

Jadi, pengertian dari rekonsiliasi yang benar adalah pertama mengharuskan adanya pemeriksaan tuntas oleh pihak pengadilan, kalau bukti-bukti yang jelas masih dapat dicari. Di sinilah letak keadilan yang  harus ditegakkan di bumi nusantara. 

Sebuah tekad untuk memeriksa kasus-kasus yang terjadi di depan mata kita dalam masa lima belas tahun terakhir ini, justru meminta kepada kita agar “melupakan” apa yang terjadi 40-50 tahun yang lalu. Baru kemudian diumumkan pengampunan setelah vonis pengadilan dikeluarkan. 

Kedengarannya mudah dilakukan, namun dalam kenyataan sulit dilaksanakan bukan?

Jakarta, 11 Februari 2004

Kompas

Oleh: Abdurrahman Wahid

Dewasa ini bangsa kita tengah bersiap-siap menyambut pemilu 2004, dengan segala duka dan suka, kelebihan dan kekurangannya. Ada yang menyangsikan, dapatkah bangsa ini melakukan pemilu yang demokratis? Banyak juga yang mempertanyakan dapatkah dilaksanakan Pemilu yang jujur dan mungkin dapat dipertanggungjawabkan kepada generasi-generasi mendatang? Ada pula yang melihat bahwa kita masih jauh dari demokrasi, tanpa menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan istilah tersebut. 

Tetapi rakyat kebanyakan justru percaya kepada kemampuan bangsa kita untuk melaksanakan pemilihan umum yang demokratis. Tentu saja masih akan terdapat kecurangan-kecurangan dan kesalahan-kesalahan dalam pemilihan umummendatang, tetapi itu adalah hal yang sudah diramalkan akan terjadi. 

Ketika penulis, sebagai salah seorang pimpinan PKB ditanya oleh seorang wartawan Australia bukankah demokratisasi memerlukan waktu sangat panjang, sekitar 80-90 tahun dan mengapakah penulis berani membentuk PKB untuk sasaran tersebut? Penulis menjawab menurut pepatah Tiongkok kuno, perjalanan 10.000 lie (sekitar 5000 km) dimulai dengan sebuah ayunan langkah pertama.

Penulis berharap, pemilu yang akan datang, merupakan ayunan langkah pertama seperti digambarkan oleh pepatah tersebut. kalau partai-partai politik lain dikuasai preman dan ada pula yang menggunakan uang sebagai alat memenangkan pihaknya dalam pemilu, penulis memilih untuk melakukan pembersihan di kalangannya sendiri. 

Tentu saja, “pembersihan” yang dilakukan itu tidak dapat diselesaikan sekaligus. Namun dalam pandangan penulis, kebersihan politik akan menjadi salah satu faktor menangnya peserta pemilu, karena rakyat telah sadar saat ini. Mereka tidak akan memberikan suara bagi partai politik yang kotor. Terkadang, tindakan penulis untuk membersihkan PKB dianggap oleh sementara pengamat sebagai tindakan yang sia-sia belaka. 

Mereka menunjuk kepada pengalaman masa lampau, ketika pemerintahan Orde Baru memegang peranan yang menentukan, dan selalu memenangkan pemilu.

Tidak mereka sadari, sebenarnya Orde Baru tidak pernah memenangkan pemilu, yang mereka lakukan adalah rekayasa pemilu, guna menguntungkan pihak sendiri. Rekayasa itu dilakukan melalui manipulasi hasil pemungutan suara. Caranya, dengan menghitung suara “pihak lawan” dalam pemilu, atau suara yang tidak dicoblos oleh para pemilih, seolah-olah dua pertiga atau lebih sisanya mendukung pihak sendiri. 

Dengan cara itu, terjadi hal-hal menggelikan, seperti penghitungan suara di pedalaman Sulawesi Selatan. Namun, para “pengamat” menganggap rakyat memilih parpol itu, yang penulis rasa merupakan pendapat yang salah Hal-hal semacam ini sudah bukan rahasia lagi, dan saat ini tinggal menjadi kenangan bagi para pemilih..

Penulis yakin, dengan penjagaan aparat negara yang juga menginginkan kejelasan dari pemilu itu, kita semua harus berpendirian bahwa persiapannya dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun pelaksanaannya masih banyak kekuarangannya. 

Bahkan menurut kabar angin yang sampai ke telinga penulis, KPU dan Panwaslu turut bermain uang. Benar atau tidaknya kabar angin itu, akan dibuktikan oleh pemerintahan yang akan datang. Tetapi, dalam jangka panjang hal-hal seperti itu akan “hilang” dengan sendirinya, jika penghasilan para warga negara meningkat dan cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena itu, pemilu yang ideal dapat dilakukan saat ini di negeri kita, namun ia cukup “bersih” secara relatif , untuk menjadi permulaan yang nyata dan kongret bagi proses demokratisasi kehidupan bangsa kita.

Memang, jalan menuju demokratisasi kehidupan sebuah bangsa tidak sama. Di Malaysia demokratisasi masih bertumpu pada hal-hal formal belaka, yang selalu memenangkan UMNO (United Malaysian National Organization), seperti adanya ISA (Internal Security Act), yang memungkinkan penangkapan dan penahanan seseorang tanpa pemberian alasan oleh pemerintah kepada DPR maupun publik. 

Jika nanti ISA telah dirubah, guna memungkinkan pertanggung jawaban yang jujur oleh pemerintah, barulah demokratisasi yang penuh akan tercapai di negeri itu. Selama ISA masih dapat dipakai oleh pemerintah sekehendak hatinya, selama itu pula demokratisasi yang sebenarnya belum tegak di negeri jiran tersebut. 

Namun, bagaimanapun juga proses demokratisasi telah mulai berjalan di negeri itu, sehingga kita dapat melihat atau mengharapkan proses menuju pelaksanaan demokratisasi dengan segala suka dan dukanya.

Demikian pula republik rakyat Tiongkok, orang mengeluhkan, bahwa pemerintahan Jiang Zemin sebagai tidak demokratis tetapi tidak dapat disangkal bahwa mereka adalah para pengikut Deng Hsiao-Ping yang oleh orang para pejabat Tionghoa sendiri diakui menggunakan cara “pragmatis” dalam menyelesaikan segala macam masalah. 

Pragmatis itu sebenarnya adalah paham politik, yang oleh Deng dijadikan “ideologi ekonomis”. Karena pragmatisme di bidang ekonomi itu, menuntut keleturan sikap, maka dengan sendirinya ia merupakan bagian dari proses demokratisasi. 

Namun, ketika para mahasiswa menuntut pemerintahan federal bagi Tiongkok, maka hal itu menimbulkan ketakutan pada para pemimpin RRT, seperti Jiang Zemin, akan berantakannya Tiongkok sebagai sebuah negara hal inilah yang membuat mereka mengambil sikap yang ‘otoriter” terhadap para mahasiswa itu.

Ketika para mahasiswa yang menuntut pemerintahan federal berdemonstrasi di lapangan Tiananmen, maka bagi Jiang Zemin dan kawan-kawan tidak ada pilihan lain selain mengirimkan Tank:. Hasilnya adalah gambar yang unik sebuah foto seorang mahasisawa yang dengan tangan terhentang menghadapi sebuah Tank besar dengan moncong bermeriam yang sangat menakutkan. Gambar inilah yang dicetak oleh seluruh pers di dunia, seolah-olah seolah-olah tidak ada demokrasi di Tiongkok.  

Di sinilah, kesalah pengertian “pihak barat” mengatakan tidak ada demokrasi di Tiongkok pada hari ini. Soal tersebut dibiarkan oleh Jiang Zemin dan kawan-kawan tanpa ada bantahan sedikitpun. Akibatnya RRT tetap dikucilkan dari percaturan dunia. Baru beberapa tahun yang lalu RRT diterima kembali dalam masyarakat internasional melalui penetapan Beijing sebagai tempat berlangsungnya Olimpiade beberapa tahun lagi. 

Barulah Jiang Zemin mengorgnaisir perayaan terima kasih besar-besaran melalui sebuah perayaan di lapangan Tiananmen, dengan mendatangkan para penyanyi kelas dunia diantaranya, Pavarotti dan Placido Domingo.

Jelaslah dari kedua contoh Malaysia dan Tiongkok itu, bahwa demokratisasi adalah sebuah proses, yang tidak sekali jadi. Karena ukuran yang kita bawa berbeda dari apa yang dianggap “barang lumrah” di dunia kapitalis atau di negeri-negeri yang memang sudah demokratis: Kalau memang kita gunakan ukuran-ukuran seperti itu, seperti dilakukan oleh komisaris PBB untuk HAM, akan lain hasilnya dari apa yang ada dilapangan. 

Hal inilah yang dilakukan oleh “para pejuang HAM” di negeri kita, sebagian besar hingga hari ini. Ukuran-ukuran “orang luar” menggunakan untuk menilai “perkembangan akar rumput” di negeri kita, yang berbeda dari “nilai-nilai demokratis yang sudah mapan”. 

Untunglah, akhir-akhir ini timbul kesadaran, bahwa hal itu tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya.

Karenanya, penulis gembira dengan adanya kenyataan bahwa telah terbentuk Aliansi Anti Politisi Busuk. Ini menunjukan, para aktivis kita mulai berbicara dengan “bahasa rakyat” yang menjadi perhatian akar rumput. 

Semoga kesadaran seperti ini tumbuh luas dan mencakup pihak-pihak “kalangan atas” juga. Hanya dengan kerjasama kalangan atas dan buruh, termasuk juga partai-partai politik,  perjuangan untuk kepentingan demokrasi di negeri ini dapat berhasil dengan sungguh-sungguh. 

Karena itu, menyamaratakan para pejuang hal-hal ideal dengan para politisi yang doyan uang,  sama sekali tidak produktif, yang dimenangkan haruslah para pejuang demokrasi itu. Mudah dikatakan namun sulit dilaksanakan, bukan?

Jakarta, 5 Pebruari 2004

Duta Masyarakat