.png)
"Kalau ingin membuat Gus Dur marah, berilah dia informasi bahwa ada orang lemah yang diperlakukan sewenang-wenang. Jika mendengar ada orang kecil atau rakyat jelata diperlakukan secara tidak adil, biasanya Gus Dur langsung marah dan bereaksi sangat keras," tulis Mahfud MD dalam salah satu bab di buku berjudul Setahun Bersama Gus Dur'
Sebagian besar perjalanan hidup Abdurrahman Wahid, atau akrab disapa Gus Dur, dihabiskan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.
Sebagian besar perjalanan hidup Abdurrahman Wahid, atau akrab disapa Gus Dur, dihabiskan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.
Menurut Mahfud, Gus Dur memiliki perasaan yang sangat peka jika mendengar seseorang diperlakukan secara tidak adil.
"Perasaannya sangat peka kalau dalam urusan-urusan seperti itu," kata Mahfud.
Gus Dur memiliki prinsip bahwa rakyat tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Melalui keterlibatannya di lembaga swadaya masyarakat (LSM), Gus Dur berusaha membangun kekuatan-kekuatan rakyat agar bisa berdaya secara mandiri.
Mahfud mengungkapkan, saat menjabat sebagai presiden keempat RI, Gus Dur memiliki ukuran tersendiri dalam memilih para pejabatnya.
Dalam memilih pejabat, yang pertama-tama dijadikan ukuran adalah informasi tentang kejujuran atau rekam jejaknya. Kemudian kepekaan dan keberpihakannya terhadap rakyat kecil.
Setelah itu baru profesionalitasnya. Gus Dur sering mengatakan bahwa pejabat harus tahu suara hati rakyatnya.
"Gus Dur sering mengatakan 'yang ahli dan profesional itu banyak, kita punya banyak doktor, profesor dan MA tapi MA-nya adalah Maling. Yang kita perlukan adalah orang yang jujur dan mau mengerti suara rakyat'," ungkap Mahfud.
Gus Dur, kata Mahfud, tidak segan untuk memecat pejabat yang berlaku curang, arogan dan sewenang-wenang.
"Dia biasanya langsung berteriak 'pecat dia!' Reaksinya sangat cepat begitu mendengar meskipun untuk membuatnya menjadi keputusan resmi biasanya dia minta adanya penyelidikan dan upaya melengkapi informasi lebih dulu," ujar mantan Menteri Pertahanan era pemerintahan Gus Dur itu.
Mahfud menuturkan, jika ada pejabat yang dinilai tidak bersih, Gus Dur selalu mencari peluang untuk memecatnya. Sebaliknya, jika ada pejabat yang dianggap baik maka dia akan mempertahankannya, meski sudah habis masa jabatannya.
Di bawah kepemimpinan Gus Dur, orang yang menjadi pejabat tidak bisa lagi mengandalkan jabatannya untuk sok angker dan sulit disentuh, apalagi sampai menyeleweng.
"Kalau tidak benar dan arogan ya diganti saja. Pokoknya jabatan itu tidak bisa disakralkan dan pejabatnya sewaktu-waktu bisa dipecat," demikian Gus Dur selalu bersikap.
"Perasaannya sangat peka kalau dalam urusan-urusan seperti itu," kata Mahfud.
Gus Dur memiliki prinsip bahwa rakyat tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Melalui keterlibatannya di lembaga swadaya masyarakat (LSM), Gus Dur berusaha membangun kekuatan-kekuatan rakyat agar bisa berdaya secara mandiri.
Mahfud mengungkapkan, saat menjabat sebagai presiden keempat RI, Gus Dur memiliki ukuran tersendiri dalam memilih para pejabatnya.
Dalam memilih pejabat, yang pertama-tama dijadikan ukuran adalah informasi tentang kejujuran atau rekam jejaknya. Kemudian kepekaan dan keberpihakannya terhadap rakyat kecil.
Setelah itu baru profesionalitasnya. Gus Dur sering mengatakan bahwa pejabat harus tahu suara hati rakyatnya.
"Gus Dur sering mengatakan 'yang ahli dan profesional itu banyak, kita punya banyak doktor, profesor dan MA tapi MA-nya adalah Maling. Yang kita perlukan adalah orang yang jujur dan mau mengerti suara rakyat'," ungkap Mahfud.
Gus Dur, kata Mahfud, tidak segan untuk memecat pejabat yang berlaku curang, arogan dan sewenang-wenang.
"Dia biasanya langsung berteriak 'pecat dia!' Reaksinya sangat cepat begitu mendengar meskipun untuk membuatnya menjadi keputusan resmi biasanya dia minta adanya penyelidikan dan upaya melengkapi informasi lebih dulu," ujar mantan Menteri Pertahanan era pemerintahan Gus Dur itu.
Mahfud menuturkan, jika ada pejabat yang dinilai tidak bersih, Gus Dur selalu mencari peluang untuk memecatnya. Sebaliknya, jika ada pejabat yang dianggap baik maka dia akan mempertahankannya, meski sudah habis masa jabatannya.
Di bawah kepemimpinan Gus Dur, orang yang menjadi pejabat tidak bisa lagi mengandalkan jabatannya untuk sok angker dan sulit disentuh, apalagi sampai menyeleweng.
"Kalau tidak benar dan arogan ya diganti saja. Pokoknya jabatan itu tidak bisa disakralkan dan pejabatnya sewaktu-waktu bisa dipecat," demikian Gus Dur selalu bersikap.
Sumber :Muslim moderat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar